Surabaya (narasi.net) - Wacana mengenai sosok pengganti Wakil Presiden RI pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka terus menjadi perbincangan hangat di ruang publik dan jagat maya.
Berbagai elemen masyarakat mulai memetakan kriteria ideal pendamping Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat jembatan komunikasi dengan masyarakat sipil.
Dr (c) Hadi Mulyo Utomo, S.H.M.H, seorang Advokat dan Pengusaha Alumnus Aktivis Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) memberikan pendapatnya soal sosok Don Dasco, panggilan akrab Prof Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam diskursus yang berkembang belakangan ini, nama Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, mencuat sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas strategis. Sejumlah pengamat dan kelompok masyarakat sipil menyoroti rekam jejaknya dalam mengelola dinamika politik di parlemen maupun keterbukaannya terhadap gerakan ekstra-parlementer.
Memahami Ritme Kerja Presiden dan Stabilitas Parlemen
Menurut pandangan sejumlah kalangan politik dan masyarakat yang mencermati dinamika suksesi ini, kriteria mendasar bagi seorang Wakil Presiden adalah keselarasan visi dan pemahaman mendalam terhadap cara kerja Presiden. Dalam konteks ini, Sufmi Dasco Ahmad dinilai memiliki kedekatan ideologis dan pemahaman yang utuh terhadap gagasan-gagasan Presiden Prabowo Subianto, serta mengantongi dukungan solid dari internal Partai Gerindra.
Selain faktor kedekatan visi dengan kepala negara, perannya di legislatif juga menjadi sorotan. Selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco dinilai berhasil membangun komunikasi lintas fraksi yang cair dan menekan ego sektoral antarpartai. Kemampuan lobi dan kolaborasi tersebut dianggap berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas politik dan harmonisasi kerja di Senayan.
Urgensi "Segitiga Komunikasi" di Era Digital
Kendati demikian, tantangan pemerintahan ke depan dinilai tidak cukup hanya diselesaikan melalui konsolidasi elite di tingkat eksekutif dan legislatif. Di tengah pesatnya arus informasi digital, dorongan aspirasi dari kelompok ekstra-parlementer—seperti aktivis mahasiswa, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan keagamaan, pegiat hukum, hingga aktivis perempuan—bergerak jauh lebih cepat, kritis, dan dinamis.
Oleh karena itu, kalangan masyarakat sipil menekankan perlunya figur Wakil Presiden yang mampu membangun akses "segitiga komunikasi" antara Istana, Parlemen, dan kelompok aktivis. Tujuannya adalah mencegah kebuntuan tata kelola aspirasi yang kerap memicu ketegangan sosial di lapangan.
Sikap Egaliter dan Kawalan Legislasi Nyata
Dalam catatan sejumlah elemen aktivis, pendekatan komunikasi yang inklusif tersebut tercermin dari sikap Sufmi Dasco Ahmad selama dua tahun terakhir dalam mengawal visi pemerintahan. Ia dikenal kerap turun langsung menemui massa demonstran dengan sikap egaliter, membuka ruang dialog tanpa anti-kritik, serta menyerap keluhan masyarakat secara langsung.
Lebih jauh, komunikasi politik tersebut dinilai tidak berhenti pada tataran seremonial semata. Kalangan buruh dan pegiat masyarakat sipil mencatat adanya tindak lanjut konkret dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Salah satu bukti yang disoroti adalah pengawalan terhadap pengesahan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan oleh DPR RI, yang dipandang sebagai bentuk komitmen nyata dalam menerjemahkan aspirasi jalanan menjadi produk hukum negara.
Harapan Konsensus Baru Kebangsaan
Seiring mengerucutnya berbagai pandangan publik tersebut, muncul harapan besar di kalangan aktivis dari berbagai daerah agar figur yang kelak dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden ke-15 adalah sosok yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa.
"Jika pilihan tersebut jatuh kepada figur dengan rekam jejak komunikasi lintas sektor seperti Sufmi Dasco Ahmad, kalangan aktivis menilai hal itu dapat membuka jalan bagi terciptanya konsensus-konsensus baru yang konstruktif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan ke depan," kata Hadi yang juga Wakil Presiden BEM Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya 2005, Bendahara MUI Jawa Timur dan Wakil ketua Pagar Nusa Jawa Timur ini. (Red)