Surabaya (narasi.net) - Pemerintah Indonesia menggelar Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dipusatkan di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (21/10/2025), juga menjadi momentum peluncuran Kredit Program Perumahan serta penegasan arah kebijakan ekonomi rakyat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin, gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, pelaku industri perbankan, serta para pengusaha UMKM seluruh Indonesia baik di lokasi maupun dalam jaringan (daring/online).
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut kegiatan ini menjadi simbol nyata sinergi lintas kementerian untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat.
“Bahwa 800 ribu akad massal, saya rasa ini sangat sesuatu, sangat bermakna, dan insya Allah memberikan solusi bagi banyak pihak, tidak hanya bagi mereka yang masih backlog kepemilikan rumah, tetapi juga bagi petani tebu, pelaku UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, Jawa Timur baru saja merayakan hari jadinya yang ke-80 dengan tagline “Jatim Tangguh dan Terus Bertumbuh.” Filosofi kerja Pemprov Jatim berpijak pada nilai BISA — Berdaya, Inklusif, Sinergi, dan Adaptif. “Inklusif artinya no one left behind. Forum ini mendorong semua kekuatan agar mendapatkan manfaat dari pembangunan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman melaporkan bahwa pelaksanaan akad massal kali ini melibatkan sekitar 800 ribu pelaku UMKM di 38 provinsi. Nilai kredit yang disalurkan bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp1 miliar, dengan dominasi di kisaran Rp10 juta–Rp100 juta.
“Momentum akad KUR massal ini ditujukan untuk mendorong kolaborasi dari Sabang sampai Merauke, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dengan semangat kolaborasi, partisipasi masyarakat akan makin luas,” ungkap Maman.
Ia menuturkan, hingga Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target Rp300 triliun, dengan total 3,7 juta debitur, termasuk 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen. Ini capaian luar biasa berkat kerja kolaboratif semua pihak. Kami targetkan tahun depan meningkat menjadi 62 persen,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan peningkatan porsi sektor produksi akan memberikan efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja. “Rata-rata satu entitas usaha menyerap dua sampai tiga tenaga kerja. Artinya, melalui KUR, kita dorong penyerapan antara 6 hingga 9 juta pekerja di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Dari sisi perlindungan pekerja, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin menegaskan bahwa KUR kini juga menyasar Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemberdayaan dan perlindungan dari praktik pinjaman ilegal.
“KUR PMI merupakan bentuk perlindungan agar calon pekerja migran tidak terjerat pinjol atau pinjaman ilegal. Hingga saat ini, sudah tersalurkan Rp60 miliar dari total Rp210 miliar, dengan 2.100 penerima,” terang Mukhtaruddin.
Ia menambahkan, Jawa Timur merupakan kantong PMI terbesar di Indonesia. Pemerintah tengah memperkuat tata kelola pekerja migran dari hulu hingga hilir, termasuk melalui vokasi bahasa asing dan peningkatan keterampilan.
“Presiden menekankan dua hal: perlindungan dan peningkatan kapasitas SDM migran. Bahasa Inggris, Mandarin, Korea, dan Jepang menjadi fokus pelatihan. Kita juga bergeser dari low skill ke medium-high skill karena peluang kerja di luar negeri semakin besar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa capaian program ekonomi rakyat pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan hasil konkret.
“Program Makan Bergizi Gratis sudah mencapai 1,1 miliar porsi. Program beasiswa Sekolah Rakyat lebih dari 9.705 siswa, renovasi 16 ribu sekolah, serta subsidi perumahan FLPP bagi 221.047 penerima,” ujar Airlangga.
Ia menyebut, tahun ini capaian KUR sektor produksi sudah di atas 60 persen, namun pemerintah menargetkan kenaikan hingga 65 persen. Selain itu, tingkat kredit macet (NPL) KUR juga terjaga rendah di angka 2,28 persen, jauh di bawah kredit non-KUR sebesar 4,55 persen.
Airlangga juga mengumumkan peluncuran Kredit Program Perumahan dengan tambahan anggaran Rp130 triliun, di luar pagu KUR Rp300 triliun. Program ini ditujukan untuk membangun sekitar 320 ribu rumah bagi masyarakat, dengan plafon kredit hingga Rp20 miliar bagi kontraktor UMKM.
“Untuk calon pekerja migran, KUR juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pelatihan bahasa dan peningkatan skill. Tidak ada batas maksimum — the sky is the limit. Selama produktif, pasti kami dukung,” tegas Airlangga.
Menko juga menginstruksikan agar pemerintah daerah aktif mengumpulkan data calon penerima dan memastikan pendampingan agar penyaluran KUR tepat sasaran.
“Hari ini kita menyaksikan 800 ribu wirausaha baru, 800 ribu UMKM, 800 ribu pahlawan ekonomi. Inilah semangat gotong royong ekonomi rakyat,” tutupnya. (Red)