Bojonegoro (narasi.net) - BMKG merilis status terbaru daerah yang berdampak kekeringan di bulan Agustus-September. Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan menjadi wilayah yang dinyatakan dalam kondisi kekeringan ekstrem di Jawa Timur.
Dampak kekeringan terutama masalah pasokan air yang langka bagui warga. Kondisi tersebut menuntut perhatian ekstra dari Pemerintah setempat melalui BNPBD dan Dinas Sosial.
Terungkap fakta di Kabupaten Bojonegoro selama bulan Agustus pasokan air di daerah kekeringan ekstrem didapat dari swadaya masyarakat dan ormas yang peduli kebutuhan dasar warga tersebut.
Ormas Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) tercatat sudah 12 kali menyumbang ribuan liter air bersih di Kecamatan Ngraho ke beberapa desa dan dusun. Bantuan gotong royong masyarakat yang peduli bersama ormas menjadi solusi sementara di tengah musim kemarau yang masih panjang.
“Kekeringan ekstrem di Bojonegoro itu fakta yang bisa dilihat. Berkali-kali kami mengirimkan bantuan air bersih dengan tujuan mengetuk kepedulian Pemda yang seharusnya sudah waktunya turun tangan,” jelas AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal) selaku Ketua Umum PNIB kepada media.
PNIB bersama Pagar Nusa, Gasmi dan Laziznu kecamatan Ngraho menyalurkan 120.000 liter air bersih kepada masyarakat Desa Nganti dan Desa Sugih Waras di Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro pada Minggu (6/9/2026).
“Upaya kami membantu warga terdampak kekeringan selama berminggu-minggu dengan ribuan liter air mendapat akhirnya baru mendapat respon dari Pemda Bojonegoro. Satu unit tandon air berkapasitas 5000 liter bantuan diserahkan di Dusun Tuk Buntung, Desa Nganti. Apakah persoalan kekeringan kemudian teratasi? Ternyata belum,” kata Gus Wal.
Penampakan tandon air berwarna orange setinggi lebih 2 meter bertuliskan batuan BNPB tersebut hari ini diremikan oleh sejumlah pejabat. Titik ekstrem kekeringan tidak hanya di Dusun Tuk Buntung. Ada puluhan Dusun lain dengan kondisi yang sama dan butuh perhatian.
“APBD Bojonegoro yang 6,49 Triliun hanya mampu menyumbang 1 tandon air seharga 10 juta itu tidak cukup untuk mengatasi kekeringan yang selalu terjadi tiap musim selama bertahun tahun. Daerah kaya minyak namun irit penyediaan fasilitas umum itu patut kita pertanyakan. APBD itu sebagian besar dari uang pajak warga juga,” tegas Gus Wal yang didampingi warga.
Infrastruktur air bersih sudah waktunya menjadi prioritas Pemda Bojonegoro untuk ke depannya. Sumber kehidupan dasar warga adalah air, bukan minyak.
“Bagaimana hasil sumber daya minyak yang melimpah bisa diwujudkan dalam infrastruktur air bersih, itu menjadi wewenang Pemerintah setempat. Warga butuh bukti kebijakan yang berkeadilan dari Pemda tanpa harus menunggu desakan. Ini menjadi catatan penting yang akan kami kawal hingga benar-benar terwujud,” pungkas Gus Wal. (Red)